Sejarah pembangunan Papua telah mencapai usia 45 tahun, namun sentuhan perubahan bagi penduduk asli belum mencapai hasil yang menggembirakan. Dampak pembangunan cenderung menunjukan terjadinya proses pemiskinan, karena berbagai kekayaan sumber daya alam tidak bisa diolah oleh pemiliknya (masyarakat adat), dan faktanya sumber daya ekonomi tersebut diolah oleh para migran. Berbagai kebijakan yang mengatur pengelolaan sektor kehutanan, perkebunan, perikanan dan perternakan, tidak mengakomodir peluang dan kepentingan penduduk asli.

Ketika reformasi terjadi, Pemerintah Pusat memberikan perhatian bagi Papua yakni dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tanpa asestensi yang memadai serta adanya inkonsistensi, sehingga melahirkan eforia otonomi di mana terjadi begitu banyak masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua. Pemekaran yang terjadi tanpa memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, mengakibatkan banyak daerah otonom baru tersebut tidak dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu penyebab kegagalan pembangunan di Papua adalah konsep dan pendekatan pembangunan didasarkan pada filsafat pembangunan nasional yang mengacu landasan budaya dan pola pikir suku-suku di Jawa, Sumatera, Kalimatan atau Sulawesi. Secara geografis maupun kultural sangat jelas bahwa Papua berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, sehingga memerlukan kepekaan untuk merumuskan konsep dan pendekatan yang mengacu pada karakter budaya di Papua, tanpa harus melakukan generalisasi.

Berdasarkan pengalaman 44 tahun Pemerintah merencanakan dan melaksanakan Pembangunan di Papua, maka kini saatnya untuk kita membangun Papua. Dengan menggunakan istilah membangun Papua, maka hal yang sangat penting adalah merumuskan terlebih dahulu apa filosofinya, apa pijakan untuk membangun, membangun untuk siapa, siapa yang membangun, dan lain sebagainya. Aspek-aspek tersebut akan menjadi benang merah sekaligus sebagai panduan agar tidak mengulangi kesalahan 44 tahun yang lalu.

A.LANDASAN FILOSOFIS.

Tanah menurut pandangan masyarakat adat di Papua, khususnya di wilayah budaya Tabi, adalah mama yang memberikan penghidupan bagi manusia. Hutan dan air adalah bentuk nyata dari pemberian mama kepada manusia Tabi untuk dikelolah agar dapat menjamin kelangsungan hidup mereka dari generasi ke generasi, sehingga harus dimanfaatkan sesuai dengan norma adat agar lingkungan alam tersebut dapat lestari. Manusia Tabi adalah penguasa, sekaligus sebagai penjaga atas seluruh alam semesta yang di karuniakan Tuhan kepada nenek moyang dan leluhur mereka, yang kemudian diwariskan kepada generasi manusia Tabi dari waktu ke waktu sampai ini, yang selanjutnya generasi manusia Tabi akan mewariskan kepada generasi manusia Tabi yang akan datang.

Dalam perspektif filosofis di atas, maka kerangka konsep percepatan pembangunan Kawasan Budaya Tabi hendaknya didasarkan pada magna filosofis tersebut, yang dapat disebutkan sebagai dua norma kehidupan masyarakat adat Tabi, yakni:

  • Alam dan lingkungan hidup adalah sumber kehidupan Masyarakat adat Tabi turun temurun, oleh karena itu harus dikelolah agar dapat memberikan kesejehateraan dan penghidupan bagi masyarakat adat Tabi secara turun temurun.
  • Pengelolah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya adalah mereka yang disebut penguasa dan penjaga sumber-sumber tersebut, karena merekalah yang menerima mandat untuk mengusahakan seluruh warisan nenek moyang dan leluhurnya.
  • Komitmen untuk mendefenisikan kembali pendekatan pembangunan yang berbasis pada kapasitas dan potensi masyarakat adat khususnya di Kawasan Budaya Tabi, selain mempertegas amanat Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, juga menghindari dampak pembangunan yang selama ini membuat penduduk asli Papua, khusus masyarakat adat Tabi hanya menjadi penonton terhadap proses dan pelaksanaan pembangunan yang berlangsung di atas tanah adat mereka.

Landasan filosofis sebagaimana diuraikan di atas, pertama; akan menjadi roh yang mengarahkan cara berpikir pemangku kepentingan dalam proses dan pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Budaya Tabi, dan kedua; akan menjadi atmosfir (oksigen) yang akan dihirup setiap manusia, siapapun dia, apapun yang dia lakukan, dimana saja dan kemana saja, di seluruh Kawasan Budaya Tabi, bahwa tanah ini dan kekayaan alamnya ada pemiliknya.

B.LANDASAN KULTURAL.

Pada masa lalu, sebelum Pemerintah menginjakkan kakinya di Tanah Papua, khususnya di Kawasan Budaya Tabi, sesungguhnya pembangunan telah ada dan dilakukan suku-suku di Papua berdasarkan kearifan lokal yang dimilikinya. Penduduk asli di Kawasan Budaya Tabi memerlukan proses yang panjang untuk mempersiapkan masa depan. Ada dua aspek penting dalam memahami landasan cultural yang melatarbelakangi konsep Tabi sebagai kawasan pembangunan terpadu. Pertama; keberadaan suku-suku yang mendiami KBT memiliki hubungan kekerabatan adat yang sangat kuat berdasarkan sejarahnya. Ada suku di dataran Grime yang kini menetap di pesisir pantai sarmi, ada yang mendiami pada wilayah budaya Moi di Kabupaten Jayapura. Suku Tabu dari wilayah adat Keroom mempunyai hubungan sejarah dengan suku-suku di Sarmi dan Mamberamo. Suku-suku di Port Numbay mempunyai hubungan sejarah dengan suku-suku di Keroom maupun dengan suku Sentani dan Suku Yewena di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura. Hubungan kekerabatan adat ini merupakan kekuatan dan spirit yang mampu membangun persepsi yang sama tentang pentingnya Percepatan Pembangunan di Kawasan Budaya Tabi. Hal Kedua; bahwa pembangunan dalam perspektif penduduk asli Tabi adalah mencari makan, baik di hutan, di sungai atau kali maupun di pesisir pantai, dilakukan secara nomaden pada suatu area yang luas dalam siklus waktu tahunan. Melalui siklus nomaden tersebut, barulah mereka menentukan lokasi untuk bermukim, setelah lokasi tersebut memenuhi syarat yang dibutuhkan terutama ketersediaan pangan dan aman dari gangguan. Befak atau gubuk beratapkan daun pohon oka atau daun sagu merupakan rumah sementara, karena perkejaan pertama yang dilakukan adalah membuat kebun dan memeriksa sumber makanan lainnya yang tersedia secara alam. Ketika syarat keamanan secara ekonomi maupun dari gangguan manusia sudah terpenuhi, maka pekerjaan kedua adalah membuat dusun (dusun sagu, dusun kelapa, dusun pinang, dll) sebagai kekuatan utama. Setelah dusun-dusun mereka sudah menghasilkan, barulah mereka mengatur rencana untuk membangun pemukiman yang dikenal sekarang dengan kampung.

Program percepatan pembangunan Kawasan Budaya Tabi, didasarkan pada landasan filosofis, juga harus memperhatikan perspektif landasan cultural, karena pada landasan cultural menjelaskan perpsektif atau konsep pembangunan menurut penduduk asli, juga menjelaskan tentang proses, mekanisme serta prioritas utama pembangunan. Hal ini sangat penting dipahami karena mempengaruhi respons masyarakat untuk memutuskan keterlibatannya untuk mendukung program yang dilaksanakan atau tidak. Jika respons positif, maka akan besar kontribusi mereka, bahkan melakukan sendiri apa yang kita sebut pembangunan masa kini. Inilah magna dari apa yang disebut dengan pembangunan berbasis kearifan lokal masyarakat adat.

C.LANDASAN SPIRITUAL

Izaak Samuel Kijne dikenal sebagai Bapak Peradaban Modern Papua,juga sebagai Bapak Pendidikan Papua. Beliaulah figur yang meletakkan peradaban orang Papua, dasar modernisme yang berurat akar dalam setiap kepribadian orang Papua. Beliau menjadi satu-satunya figur yang palind dominan dalam membangun, mengevaluasi, mengkritisi dan kemudian memformulasikan ulang dan bahkan menjaga dengan setia setiap hasil usaha peletakan dasar peradaban modern orang Papua hingga akhir hayatnya.

Bertolak dari itu maka refleksi pada pertemuan pada tanggal 9 Maret 2013 di Kampung Tobati merupakan kesadaran sipiritual tentang pengalaman rohani yang dialami suku-suku di Kawasan Budaya Tabi, bahwa peristiwa masuknya Injil di pulau Metu Debi pada tanggal 10 Maret 1910 adalah titik awal pembangunan peradaban manusia di Tanah Tabi. Dari pulau Metu Debi, para pendeta, guru jemaat dan penginjil diutus menemui suku-suku yang mendiami kampung-kampung yang berada di antara Sungai Tami di kabupaten Keroom sampai pinggiran sungai Mamberamo.

Hanya dengan Kabar baik atau Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menerobos belantara Tanah Tabi, mempertemukan suku-suku dan mempersatukan mereka dalam suatu nilai kristiani yang menjadi tonggak pembangunan peradaban suku-suku di Tanah Tabi. Seratus lima tahun pekabaran Injil di Tanah Tabi telah menjadikan spiritualitas kristiani sebagai fondasi yang memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Gereja kemudian mendapat peran strategis sesuai tugas pokoknya untuk mempersiapkan aspek mental spiritual untuk menyambut dan mengawal berbagai kebijakan pembangunan di Tanah Tabi

D.ARAH DAN TUJUAN PEMBANGUNAN

Memahami uraian pada aspek landasan filosofis, aspek landasan cultural, dan aspek landasan spiritual maka menentukan arah maupun tujuan percepatan pembangunan Kawasan Budaya Tabi sebagai berikut:

1. Arah percepatan pembangunan Kawasan Budaya Tabi. Tabi sebagai satu kawasan pembangunan terpadu sesuai dengan point 2 pada deklarasi Metu Debi 10 Maret 2013, maka program percepatan pembangunan KBT diarahkan pada suku-suku asli Tabi yang mendiami Kabupaten Keroom, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya serta daerah otonomi baru (DOB) yang akan dimekarkan dalam KBT.

2. Tujuan percepatan pembangunan Kawasan Budaya Tabi. Prioritas pembangunan KBT bertujuan untuk mel indungi dan memper-kuat pencapaian prioritas suku-suku asli Tabi yakni membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh, berkelanjutan, berbasis kapasitas dan potensi sumber daya lokal untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian yang merata pada seluruh penduduk asli di Kawasan Budaya Tabi.